Gresik, 7 Oktober 2025 — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perluasan Infrastruktur Digital WiFi Publik di Aula Putri Mijil, Pendopo Alun-Alun Gresik, Selasa (7/10).
Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informartika (Diskominfo) Kabupaten Gresik, Kiki Nuriyadi, dan diikuti oleh perwakilan dari 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 26 kelurahan di Kabupaten Gresik. Agenda ini menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan pemerataan akses infrastruktur digital di seluruh wilayah, sekaligus memperkuat ekosistem digital daerah.
Dalam sambutannya, Kiki Nuriyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana evaluasi capaian sekaligus identifikasi kendala lapangan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan pemerataan akses infrastruktur digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat konektivitas yang merata, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Diskominfo Gresik mencatat hingga saat ini telah terealisasi 118 titik WiFi publik di berbagai lokasi strategis, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, area publik, dan kantor pemerintahan. Masyarakat dapat mengakses layanan internet gratis tersebut melalui jaringan SSID: Freewifi@Diskominfo, tanpa perlu menggunakan kata sandi.
Dalam paparannya, Kiki juga menambahkan bahwa pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah dengan keterbatasan jaringan atau blank spot, khususnya di Pulau Bawean, agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses digital yang setara.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, Nur Sa’idah, menegaskan bahwa penyediaan jaringan WiFi publik bukan sekadar memperluas akses internet, namun juga untuk memperkuat konektivitas layanan publik.
“Dengan jaringan WiFi publik yang mudah dijangkau, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan secara cepat dan efisien,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan penyedia layanan agar kapasitas bandwidth yang disediakan memenuhi standar pelayanan publik, serta menyampaikan target rencana aksi 2024–2025 yakni perluasan WiFi publik di 100% pusat layanan publik (kantor kecamatan, puskesmas, dan MPP) serta minimal 50% balai desa di Kabupaten Gresik.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, H. Khoirul Huda, menyampaikan bahwa perluasan infrastruktur digital memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
“Pemerataan akses internet akan meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung transformasi digital, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Gresik berkomitmen untuk terus memperluas infrastruktur digital dan memastikan seluruh masyarakat, hingga wilayah kepulauan, dapat menikmati layanan internet publik yang cepat, aman, dan merata.
