Gresik, 9 November 2026 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital, khususnya pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong. Masyarakat juga diimbau memperkuat keamanan akun serta menjaga kerahasiaan data pribadi saat beraktivitas di ruang digital.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Cerdas Digital (CERDIG) Sinergitas bertema "Waspada Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong" yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Aula Pondok Pesantren (PP) Baitul Makmur, Kabupaten Gresik, Minggu (8/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Diskominfo Kabupaten Gresik hadir melalui Zurron Arifin sebagai salah satu narasumber. Ia menyampaikan materi mengenai keamanan ruang digital dan mitigasi pinjol ilegal, terutama pentingnya melindungi akun serta data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Zurron menjelaskan, salah satu langkah sederhana untuk menjaga keamanan digital adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda pada setiap akun. Masyarakat juga perlu mengaktifkan verifikasi dua langkah atau two-factor authentication (2FA), khususnya pada akun email, WhatsApp, dan Instagram.
"Keamanan akun digital harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta tidak sembarangan mengeklik tautan atau membuka file dari sumber yang tidak dikenal," jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan akses kontak, galeri, maupun informasi pribadi kepada aplikasi yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, data seperti KTP, PIN, dan kode OTP harus dijaga kerahasiaannya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 1 Januari hingga 30 September 2026, tercatat 31.571 pengaduan pinjol ilegal dari total 35.438 pengaduan keuangan ilegal. Jumlah tersebut mencapai 89,1 persen. Pada periode yang sama, sebanyak 951 entitas pinjol ilegal telah dihentikan.
Menurut Zurron, masyarakat yang telanjur terjerat pinjol ilegal perlu menghentikan penambahan utang dan mengamankan bukti komunikasi maupun transaksi. Pengaduan dapat disampaikan melalui OJK, Satgas PASTI, maupun kepolisian.
"Jangan mudah tergiur tawaran pinjaman yang menjanjikan pencairan cepat tanpa kejelasan. Periksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK dan jangan mengambil keputusan karena tekanan atau penawaran yang mendesak," pesannya.
Sementara itu, narasumber dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Ahmad Iwan Zunaih, menyoroti dampak pinjol ilegal dan investasi bodong yang dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat. Modus penipuan bahkan kerap mencatut nama agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga koperasi untuk memperoleh kepercayaan calon korban.
Ia mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis. Artinya, setiap lembaga keuangan harus dipastikan memiliki izin resmi, sementara keuntungan maupun bunga yang ditawarkan harus masuk akal.
"Masyarakat harus membiasakan diri untuk mengecek legalitas dan kewajaran setiap tawaran keuangan. Jangan sampai kepercayaan kepada seseorang atau lembaga membuat kita mengabaikan risiko," menjadi pesan yang ditekankan dalam pemaparannya.
Selanjutnya, Pemimpin Redaksi Harian Bhirawa, Wahyu Kuncoro, memaparkan materi mengenai literasi keuangan dan pencegahan investasi bodong. Ia menyampaikan bahwa kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga kuartal III 2025 mencapai Rp142,22 triliun.
Menurutnya, korban investasi bodong berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat berpendidikan tinggi, guru, tokoh masyarakat, pekerja migran, hingga ibu rumah tangga. Modus yang digunakan juga semakin beragam, mulai dari penyamaran sebagai lembaga resmi, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga pekerjaan daring yang mengharuskan peserta melakukan deposit.
Wahyu mengajak masyarakat lebih kritis sebelum melakukan transaksi keuangan. Salah satunya dengan memeriksa legalitas lembaga melalui OJK, Bank Indonesia (BI), maupun Bappebti sesuai jenis kegiatan usahanya.
Sementara itu, Wawan Triyanto, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi finansial memiliki manfaat sekaligus risiko. Kemudahan akses modal usaha dan transaksi digital harus diimbangi dengan kemampuan mengenali penipuan, seperti phishing, giveaway palsu, robot trading ilegal, aplikasi undangan berbentuk APK, hingga modus pekerjaan daring yang meminta uang muka.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi di lingkungan keluarga dan masyarakat agar informasi mengenai bahaya kejahatan finansial digital semakin luas diketahui.
Melalui kegiatan CERDIG Sinergitas ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami risiko dan melindungi diri saat melakukan aktivitas keuangan secara digital.
Diskominfo Gresik mendorong masyarakat untuk membiasakan prinsip Legal dan Logis sebelum meminjam maupun berinvestasi. Apabila menemukan indikasi penipuan, masyarakat diimbau menyimpan bukti dan segera melapor melalui kanal resmi OJK, Satgas PASTI, atau kepolisian.
Dengan penguatan literasi digital dan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh agama, serta masyarakat, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial.
.jpg)
